Sumatera Barat

Rabu, 30 Januari 2019 - 12:07 WIB

3 minggu yang lalu

logo

Resmikan 4 Kantor, Pemkab Pasbar Tingkatkan Pelayanan Publik

Pasaman Barat, – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membangun sarana pelayanan publik. Tidak tanggung-tanggung, Pemkab Pasbar meresmikan pemakaian empat kantor di awal tahun 2019 ini ditambah satu tugu PKK di Padang Tujuh.

Peresmian terpusat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat hari ini Rabu (30/1).

Empat kantor pelayanan publik tersebut yakni kantor pelayanan Disdukcapil, kantor Palang Merah Indonesia (PMI), Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), kantor Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) serta tugu PKK.

Hadir dalam undangan tersebut dari provinsi Sumbar, seperti Kepala Capil dan KB Provinsi Sumbar, Ketua PMI Sumbar, serta Kepala Disdukcapil se Sumbar.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Catatan Sipil Sumatera Barat Novrial mengapresiasi kinerja kepala Disdukcapil dan tim dalam mengejar target e KTP.

“Karena wajah, kantor ini sudah bagus, walaupun kami ingin lebih bagus lagi. Sebab, pelayanan di Disdukcapil melayani masyarakat menjadi sorotan. Semoga kantor ini memberikan pelayanan terbaik,”
tandas Novrial.

Selain itu, pihaknya meminta kepada Pemkab untuk membantu pengadaan kelengkapan dan aplikasi. Aplikasi berbasis web atau internet perlu ke depan. Hal ini untuk memangkas ongkos masyarakat untuk ke kantor Disdukcapil.

Menurut Bupati Pasaman Barat Syahiran, di usia Pasbar 15 tahun ini, segala upaya dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan membangun sarana prasarana pelayanan publik.

Syahiran menekankan jika e KTP selesai jangan suruh masyarakat menjemputnya. Manfaatkan bantuan dari pihak Kecamatan (seksi kependudukan) dalam membantu proses pendistribusiannya kepada setiap warga.

“Percuma saja kita membentuk kasi Kependudukan kecamatan kalau tidak bekerja. Jangan Ada ada lagi pungli atau agen, suruh saja jemput e KTP masyarakat itu oleh pihak kecamatan atau nagari,” urai Syahiran.

Artikel ini telah dibaca 515 kali

loading…


Baca Lainnya