Hearing Bawaslu, Anggota DPRD Pasaman WO

- Tim

Senin, 14 Januari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Heri Supriadi saat walk out dari ruangan, (14/1).

Heri Supriadi saat walk out dari ruangan, (14/1).

Pasaman, – DPRD Pasaman gelar hearing bersama Bawaslu dan KPU Pasaman terkait pelaksanaan Pemilu 2019, di Aula Lantai ll Kantor DPRD Pasaman, Senin (14/1).

Hearing ini dipimpin oleh Ketua Komisi A, M. Mardinal, yang dihadiri sejumlah anggota DPRD, anggota Bawaslu dan KPU Pasaman.

Anggota DPRD Pasaman, Heri Supriadi terlihat kecewa dengan alasan yang disampaikan Bawaslu Pasaman atas diturunkannya baliho atau APK miliknya, hingga ia Walk Out (WO) dari ruang rapat tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anggota Bawaslu Pasaman Kristian, mengatakan bahwa ia sudah investigasi dan kepada Panwascam sudah ditanyai langsung.

“APK dipasang ditempat rumah kosong, jadi minta izin kepada orang sebelah rumah itu untuk mengangkatnya. Kemudian ada APK lain diturunkan memang pemilik rumah tidak mengiginkan APK itu dipasang disana”, katanya.

Ia sampaikan, seluruh informasi mereka tindaklanjuti, mereka berkerja sesuai tusi, pihaknya tidak akan menghianati tusi.

“Kalau memang Bawaslu harus dibubarkan, kami harus benar yakin masyarakat mampu mengawasi hak mereka masing – masing, tidak masalah Bawaslu dibubarkan”, tegasnya.

Ketua Bawaslu Pasaman Rini Juita juga mengatakan, “untuk sekedar bapak ketahui saja, belum turun anggaran, kami sudah melakukan penertiban, apalagi telah turun pak”, tukasnya.

Sementara, Anggota DPRD Pasaman Heri Supriadi mengatakan balihonya dipasang sendiri oleh pemilik tanah atau rumah bersangkutan karena diminta langsung oleh pemilik rumah itu.

“APK diatur dalam UU, tempat pemasangan dilarang difasilitas pemerintah, masjid, taman dan pepohonan, diluar itu boleh seperti ditempat pribadi atau swasta, itu bunyinya”, kata Supriadi.

Ia tegaskan, kalau perlu izin pakai matrai dari pemilik tanah itu merepotkan. “Yang kami pasang dirumah keluarga”, tegasnya.

“Jadi sekarang tidak ada surat keterangan dibuka, kalau ditempat terlarang buka saja, saya dukung. Ini tanpa sepengetahuan pemilik rumah baliho dibuka”, ungkapnya dengan kecewa.

“Kalau benar disampaikan Bawaslu, “belum turun saja dana kami pak sudah seperti ini, apa lagi turun besok”. Itukan ancaman bagi kami buk. Kalau begini saya Walk Out saja”, ujarnya sambil meninggalkan ruangan dengan kecewa.

(Darlin)

Berita Terkait

Kejanggalan Tender Gedung Perpustakaan Pasaman Barat Terkuak
Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur
Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ
SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka
SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah
Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman
Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman
BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Berita Terkait

Kamis, 25 April 2024 - 10:22 WIB

Kejanggalan Tender Gedung Perpustakaan Pasaman Barat Terkuak

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:08 WIB

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:03 WIB

Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:14 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka

Sabtu, 24 Februari 2024 - 11:26 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah

Senin, 5 Februari 2024 - 10:28 WIB

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:46 WIB

Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:38 WIB

BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Berita Terbaru

Regional

Oknum Kasek SMK “SZ” Ditetapkan Jadi TSK

Kamis, 25 Apr 2024 - 14:29 WIB

NTT

206 KK Kembali Menerima Bantuan Sosial

Kamis, 25 Apr 2024 - 14:12 WIB

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi

Sumatera Barat

Kejanggalan Tender Gedung Perpustakaan Pasaman Barat Terkuak

Kamis, 25 Apr 2024 - 10:22 WIB